Pimpinan DPRD Ingatkan DKP Kota Medan Soal Perekrutan Tenaga Honor

Kamis, 03 Mei 2018 / 16.57
MEDAN, KMC - Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE minta Tipikor Polda Sumatera Utara turun tangan memeriksa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( Kadis KP) Kota Medan M Husni terkait perekrutan tenaga honor.  Pasalnya, Husni dituding melakukan pemecatan tenaga honor sepihak lalu perekrutan kembali yang diduga sarat nepotisme dan terjadi pungli.

"Kita harapkan perekrutan tenaga honor di SKPD DKP jangan menjadi ajang korupsi. Sehingga tenaga honor yang lama dipecat dengan kesalahan dibuat buat. Selanjutnya dilakukan penerimaan baru secara terselubung dan KKN. Jika hal itu benar, kita minta Walikota Medan supaya mengevalusi jabatan M Husni selaku Kepala DKP," tegas Ihwan, Kamis (3/5/2018).

Ditambahkan Ihwan, jangan sampai dikorbankan tenaga honor yang lama karena tidak memiliki deking yang kuat, lalu merekrut yang baru. "Kasihan mereka, sudah bekerja 12 tahun tapi tiba tiba dipecat dengan alasan dibuatbuat. Saat ini masa depan mereka terancam," ujar politisi Gerindra ini.

Seharusnya kata Ihwan, Kadis dapat menilai secara objektif. Sama halnya untuk mengambil keputusan tidak serta merta berdasarkan aturan tapi harus punya kemanusiaan.

Untuk itu, Ihwan meminta agar pemecatan kepada tenaga honor di Dinas Kebersihan dan Pertamanan supaya ditinjau kembali. "Apalagi tenaga honor  yang dipecat adalah orang yang tak berdaya sekaligus anak yatim," tambah Ihwan.

Sebelumnya, sebut Ihwan, seorang wanita tua renta mengadukan anaknya dipecat dari tenaga honor di Dinas KP Kota Medan. Pemecatan itu terkesan dipaksakan dan kesalahan yang dibuat-buat bahkan mengada ada.

Terkait hal itu, Ibu tadi sangat berharap agar anaknya dapat dipekerjakan kembali, mengingat kondisi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki suami lagi.

Terpisah, Kepala DKP M Husni ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya, Kamis sore (3/5/2018) membantah adanya pemecatan itu. Husni mengatakan mereka itu bukan tenaga honor, tapi pegawai dengan kontrak kerja (PDKK). Dimana PDKK harus memperbaharui kontrak kerjanya (daftar ulang) setiap tahun dengan mengajukan lamaran kembali.

Pihaknya sudah membuat pengumuman agar semua PDKK memperbaharui kontrak kerjanya. Namun beberapa di antara PDKK, tidak membuat lamarannya kembali, maka dianggap mengundurkan diri. “Tidak ada pemecatan di DKP,” tegasnya lagi seraya menambahkan, bahkan ada PDKK yang datang setelah bulan Maret dan tidak mungkin ditampung kembali.

Mantan Kadis Pendapatan Kota Medan itu menyebutkan aturan mainnya, untuk DKPP harus memperbaharui kontrak kerja setiap tahunnya dan pihaknya melakukan evaluasi. “Memang tidak banyak yang tidak mendaftar ulang, berkisar 5-10 orang,” sebutnya seraya menyatakan pihaknya tidak ada merekrut tenaga honor kembali di tahun ini. (riz)
Komentar Anda

Terkini